Dr. Ni Wayan Sinaryati, S.H., M.H.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

MARTINA PERISTYANTI, SH.MBA

2008 s/d 2010      Staf Tata Usaha Kejaksaan Negeri Sinjai

2011 s/d 2012      Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bulu Kumba

2013 s/d 2017      Jaksa Fungsional Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejagung RI

2017 s/d 2019      Kepala Sub Seksi Pendapat Hukum Seksi Pertimbangan Hukum Kejati DKI Jakarta

2020 s/d -            Kasi Datun Kejaksaan Negeri Gianyar

Tugas dan Fungsi

Seksi  Perdata dan Tata Usaha Negara  mempunyai tugas melakukan   dan   atau      pengendalian   kegiatan   penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Sidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
  2. pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah;
  3. pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
  4. pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;
  5. pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
  6. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
  7. pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
  8. peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.